Banten

DPD GMNI BANTEN: SELAMATKAN UJUNG KULON, JANGAN KORBANKAN EKOLOGI DEMI KEPENTINGAN TAMBANG!

BANTEN,Djawaranews.com  – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten menyoroti penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.

GMNI Banten menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kelestarian ekosistem laut, kawasan konservasi, serta ruang hidup masyarakat pesisir.

Ketua GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa penetapan WUP di sekitar kawasan Ujung Kulon tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Meskipun WUP bukan izin langsung untuk melakukan pertambangan, penetapannya tetap harus mempertimbangkan aspek ekologis dan perlindungan lingkungan hidup.

“Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi justru diarahkan untuk kepentingan industri ekstraktif. Ujung Kulon bukan objek eksploitasi ekonomi, melainkan benteng kehidupan dan warisan ekologis bangsa,” tegas Zein.

Selain persoalan WUP, GMNI Banten juga menyoroti wacana translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

GMNI Banten menilai setiap rencana translokasi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan dan komprehensif. Pemerintah harus mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa, bukan sekadar memindahkan satwa tanpa menyelesaikan persoalan ancaman terhadap ekosistemnya.

Dalam perspektif Marhaenisme, GMNI Banten menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi alat akumulasi keuntungan kelompok pemodal. Ancaman terhadap Ujung Kulon juga berarti ancaman terhadap kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, dan generasi mendatang.

Atas persoalan tersebut, GMNI Provinsi Banten menyampaikan lima tuntutan:

1. Mendesak Menteri ESDM mengevaluasi dan mencabut penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dari delineasi WUP dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
2. Menolak ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah Banten.
3. Mendesak Kementerian Kehutanan memastikan wacana translokasi Badak Jawa berdasarkan kajian ilmiah serta mengutamakan perlindungan habitat aslinya.
4. Mendesak pemerintah melibatkan masyarakat lokal dan nelayan dalam setiap kebijakan tata ruang yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
5. Menuntut penghentian aktivitas yang terbukti mengancam biodiversitas dan kelestarian lingkungan kawasan Ujung Kulon.

GMNI Banten menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari penyelamatan habitat aslinya. Pemerintah harus konsisten antara kebijakan konservasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

“Kami tidak ingin Ujung Kulon hanya menjadi objek kepentingan ekonomi segelintir pihak. Ujung Kulon adalah benteng ekologi Banten yang harus dilindungi, bukan dikorbankan demi kepentingan pertambangan,” tutup Zein Nasution. (Naufal)

Berita Terkait

Back to top button
Djawara News