Karo,Djawaranews.com – Pupuk subsidi minim di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo, hanya ada 10 persen dari Kuota. Karena takut gagal panen sehingga petani di desa Munte harus membeli kepada pengecer pupuk yang ada walau dengan harga di atas HET ( Harga Eceran Tertinggi) yakni Rp 250.000 – 300.000/sak Ketimbang Gagal Panen. Namun warga curiga kenapa subsidi minim namun penjual ilegal ada, Dan Apakah ada Dampak RI kirim Pupuk Urea 250.000 Ton Ke Australia???
Ke miniman pupuk tersebut menggerakkan langkah para petani yang di dampingi Kepala Desa Munte Hardi Jaya Sembiring audensi ke DPRD Karo mempertanyakan permasalahan yang mereka alami, pada, Selasa, (21/04). Dan Di sambut oleh Perwakilan DPRD Karo.
Kades Munte Hari Jaya Sembiring menyampaikan saat di konfirmasi Tim Media, ya … Semalam kami bersama warga dan kelompok tani menyampikan keluhan kami kepada Perwakilan di DPRD Karo. Kami menyampaikan bahwa kami di bulan ini adalah masa pemupukan, sementara pupuk subsidi datang hanya 10 persen dari biasanya. Sehingga mau tidak mau kami membeli ke pedagang liar walau dengan harga di atas HET agar tidak gagal panen.
Jadi harapan kami hanya satu yaitu meminta / memohon agar pupuk subsidi di datangkan sesuai kuota. Kami juga menduga ada mafia bermain karena di saat pupuk subsidi minim tapi ada penjual individu yang punya pupuk ujarnya.
Anggota DPRD Karo, Raja Mahesa Tarigan, S. Kom, Menyikapi kelangkaan pupuk dibeberapa wilayah dikabupaten karo, sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh instansi terkait.
” Saya berpendapat pemerintah daerah terkhusus Bupati karo agar berkoordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia agar dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini, mengingat hampir 80 % masyarakat kabupaten karo bergantung dengan usaha pertanian dimana pupuk menjadi salah satu unsur penting keberhasilan petani untuk bertahan hidup ditengah tengah kondisi dunia yang tidak baik-baik saja” Ujarnya.
Sambungnya, Menurut data yang saya terima periode Januari – April seharusnya kuota kabupaten karo 7.436 ton namun yang masuk masih kisaran 2.872 ton, ini tentu di bagi merata oleh 9 distributor ke 17 kecamatan/ kios-kios yang ada dikabupaten karo. Sehingga di wilayah Munte hanya masih mendapat kuota 10% dari kebutuhan yang ada.
Menurut hemat saya, disinilah peran pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini, agar distribusi pupuk berorientasi skala kebutuhan dibeberapa wilayah yang seperti Munte, Tiga binanga, Kuta buluh, Payung dan Tiga nderket, asas pemerataan dalam pendistribusian tentu menjadi acuan utama, namun mengingat persoalan ini berskala nasional, langkah taktis perlu dilakukan agar petani tidak mengalami gagal panen dan juga berkaitan dengan adanya perdagangan ilegal pupuk subsidi yang tidak sesuai HET. Ini adalah dampak dari pupuk yang tidak ditebus/disalurkan diwilayah kecamatan lain.
Sehingga memberikan celah penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Kami juga meminta komisi pengawasan pupuk dan pestisida yang ada dikabupaten karo agar melakukan tupoksinya menindak oknum-oknum nakal yang memanfaatkan situasi ini ujar Wakil Ketu a Komisi A Tersebut.
Sambung Raja Mahesa, informasi yang kita terima bahwa saat ini RI ( Republik Indonesia) Ekspor 250 Ribu Ton Urea ke Australia, apakah hal ini berhubungan dengan kurangnya pasokan pupuk di Kabupaten Karo? tanya Mahesa.
Salah satu Petani dari Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kab Karo Denhas Maha Juga Menyampaikan keluhannya di Media Sosial, “Pupuk subsidi pemerintah sudah turun harga, namun saat ini langka dan nyaris tidak bisa dibeli di toko-toko penyalur pupuk subsidi pemerintah karena ketiadaan barang di Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
” Tingginya harga pupuk non subsidi, membuat petani sangat mengharapkan pupuk subsidi pemerintah untuk memupuki tanaman”. Kemanakah dan adakah yang melihat keberadaan pupuk subsidi pemerintah di tanah karo Simalem ? Tulisnya.(Red)
