SERANG, Djawaranews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tangerang Selatan, bertempat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kanwil Kementerian Hukum Banten.
Rapat dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang Selatan, Karlena, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana yang mengikuti secara daring, Sekretaris Bapenda Rahayu Saketi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tangerang Selatan Ita Kurniasih, serta jajaran perangkat daerah dan perwakilan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan.
Dalam sambutan pembuka, Ferry Ferdiansyah menyampaikan bahwa terdapat dua Raperda yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, yakni Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ia menjelaskan bahwa Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif, membuka peluang kerja, serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, perubahan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan agar aturan yang berlaku tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat saat ini.
“Melalui rapat harmonisasi ini, kita ingin memastikan kedua Raperda yang dibahas tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan Kota Tangerang Selatan. Harapannya, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat memberikan manfaat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Ferry.
Sementara itu, Anggota Bapemperda DPRD Kota Tangerang Selatan, Karlena, menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya ke Kanwil Kementerian Hukum Banten merupakan bagian dari upaya bersama untuk membahas dan menyempurnakan kedua rancangan peraturan daerah tersebut.
“Kami datang ke Kanwil Kementerian Hukum Banten untuk bersama-sama membahas dan menyempurnakan kedua rancangan peraturan daerah ini. Kami berharap melalui masukan dan diskusi bersama tim perancang, regulasi yang dihasilkan nantinya semakin baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan,” ungkap Karlena.
Melalui rapat pengharmonisasian ini, Kanwil Kementerian Hukum Banten mendorong agar kedua Raperda memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Proses harmonisasi juga menjadi ruang untuk menyelaraskan substansi pengaturan agar kebijakan daerah yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Kanwil Kementerian Hukum Banten terus berkomitmen memberikan fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan regulasi yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
