SEMARANG, Djawaranews.com – Untuk memastikan pelayanan kesehatan, mulai dari administrasi sampai pemenuhan hak-hak pasien berjalan dengan baik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, melakukan sidak pelayanan kesehatan di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN), Senin (29/4/2024).
Menpan RB menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI, pihaknya akan terus mendorong agar pelayanan prima bisa diwujudkan di kementerian, lembaga, maupun sektor yang langsung melayani masyarakat, seperti kesehatan.
Terkait pelayanan kesehatan di RSWN, diakuinya jika pelayanan di tempat itu sudah sangat baik. Dia juga mengapresiasi keberhasilan Wali Kota Semarang dan Direktur RWSN beserta jajarannya, yang mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Harapan kami ini bisa menjadi contoh, bagaimana rumah sakit di kabupaten/ kota bisa mendorong menjadi WBK dan WBM, karena bukan hanya bagus gedungnya, tapi pelayannya juga bagus dan bebas dari praktik korupsi yang ada di proses pelayanan rumah sakit,” lanjutnya.
Di sisi lain, Anas juga mendapat informasi, jika pegawai RSWN menerapkan penilaian kepada sesama pegawai. Nantinya, jika mendapatkan penilaian yang paling bagus, akan memperoleh uang tunai Rp1 juta. Menurutnya, hal itu adalah salah satu upaya bagus, dalam menjaga pelayanan agar tetap prima.
“Menarik, ada teladan setiap bulan. Bisa melakukan penilaian dan reward-nya adalah uang Rp1 juta. Ini saya kira keren, bisa lanjut sampai sekarang,” bebernya.
Lebih lanjut, ia berharap pelayanan-pelayanan yang baik ini bisa terus dipertahankan. Apalagi, RSWN menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat luar Kota Semarang, seperti Demak, Kudus, dan sekitarnya. Anas berpesan, agar pengaduan-pengaduan melalui inovasi yang ada, terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan bakal terus mempertahankan predikat WBBM ini. Karenanya, dia meminta agar pelayanan-pelayanan terus ditingkatkan, termasuk pelayanan BPJS.
“Kita harapkan untuk pelayanan terus ditingkatkan, karena kesehatan hak dasar masyarakat, selain pendidikan dan ekonomi. Dan ini akan kita dorong di bidang kesehatan dan bisa ditingkatkan,” tutur Ita. (*)
