Komisi II DPRD Kabupaten Serang Tekankan Program OPD Harus Terukur dan Tepat Sasaran
SERANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja agar menyusun program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sekaligus memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD Kabupaten Serang meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perikanan (Diskan), serta Dinas Sosial (Dinsos).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit, mengatakan pihaknya secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD mitra kerja. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, memiliki target yang jelas, serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dari hasil evaluasi kami di Komisi II terhadap mitra kerja, salah satu kesimpulannya adalah OPD harus benar-benar mempersiapkan program kegiatan secara matang dan terencana,” ujar Basit, Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, perencanaan yang baik harus disertai dengan pengaturan waktu pelaksanaan, penentuan target, serta indikator keberhasilan yang terukur. Dengan demikian, setiap program tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan dampak sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Kami selalu mengingatkan agar jangan sampai membuat program tanpa perencanaan yang matang. Itu yang paling pokok,” tegasnya.
Basit mengungkapkan, hasil evaluasi Komisi II masih menemukan sejumlah OPD yang penyerapan anggarannya belum optimal, meskipun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah berjalan.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD mitra kerja meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan memastikan program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan sesuai jadwal. Pengawasan juga perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komisi II, lanjut Basit, memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah sektor strategis, terutama peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengurangan angka pengangguran melalui program ketenagakerjaan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang.
Di sisi lain, Basit mengapresiasi berbagai upaya OPD dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia mencontohkan Disnakertrans yang telah melaksanakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, serta Dindikbud yang terus mendorong peningkatan kapasitas para guru.
Ia menilai berbagai kegiatan tersebut perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat diukur dan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program berikutnya.
“OPD-OPD sudah melaksanakan tugasnya, tinggal dievaluasi dampaknya. Kami ingin setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Trg)
